Tentang Kami

Latar Belakang

Inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat[1]. Pada hakikatnya inklusi keuangan bertujuan untuk dapat meniadakan segala hambatan terhadap akses keuangan bagi masyarakat sehingga dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya terjangkau. Upaya untuk mewujudkan inklusi keuangan sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata telah dilakukan di beberapa negara dan telah menjadi pembahasan dalam fora internasional. Selain itu inklusi keuangan juga memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG’s) yang telah disepakati bersama di tingkat global.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, terhadap 12.773 responden di 34 provinsi di Indonesia, tercatat sebesar 76,19% dari total responden telah menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan formal di berbagai industri keuangan. Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan formal sebesar 38,03%. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei OJK pada tahun 2016, tercatat tingkat inklusi keuangan sebesar 67,8% dan tingkat literasi keuangan sebesar 29,7%. Hasil survei pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa berdasarkan gender, tingkat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan perempuan adalah masing-masing sebesar 75,15% dan 36,13%. Tingkat tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan pria yaitu sebesar 77,24% dan 39,94%.

Kesetaraan gender dipilih sebagai salah satu strategi pembangunan nasional untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut juga sesuai dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ketimpangan gender masih terlihat dari persentase kepala rumah tangga perempuan yang mengakses kredit lebih rendah dibandingkan laki-laki (1,48 persen perempuan dan 2,38 persen laki-laki)[2].

Peran perempuan identik pada pada kegiatan non-ekonomi, yaitu peran perempuan sebagai pengasuh anak dan mengurus rumah tangga, namun kenyataannya tidaklah demikian. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, maka peran perempuan pun bergeser. Perempuan juga berperan dalam kegiatan ekonomi dan publik. Peran serta kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga merupakan fenomena umum yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan menjangkau seluruh sistem sosial-ekonomi masyarakat. Salah satu alasannya adalah alasan ekonomi dan masalah kemiskinan[3]. Pada tahun 2025, diharapkan kualitas hidup perempuan semakin membaik, diikuti dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan.

Melinda Gates, Co-Chair dari Bill & Melinda Gates Foundation menjelaskan bahwa ketika pemerintah memberikan pembayaran kesejahteraan sosial atau subsidi lain langsung ke rekening bank digital perempuan, dampaknya luar biasa. Perempuan mendapatkan kekuatan pengambilan keputusan di rumah mereka, dan dengan lebih banyak alat keuangan yang mereka miliki, mereka berinvestasi dalam kemakmuran keluarga mereka dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang luas. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menginisiasi berbagai program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan perekonomian khususnya bagi perempuan.

Atas dasar berbagai hal tersebut di atas, OJK berinisiatif untuk kembali menyelenggarakan kembali Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) di tahun 2020 dengan mengangkat tema “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Inklusi Keuangan”. Kompetisi yang telah diselenggarakan sejak tahun 2014 ini menjadi salah satu strategi OJK dalam meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap inklusi keuangan dan dalam rangka mencari ide-ide kreatif serta inovatif terkait model inklusi keuangan. Hasil kompetisi ini diharapkan dapat direplikasikan guna memperluas akses keuangan khususnya bagi segmen perempuan sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

 

[1] Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Inklusi Keuangan

[2] Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2015

[3] Sayogyo, “Pemikiran tentang Kemiskinan di Indonesia: Dari Masa Penjajahan Sampai Masa Pembangunan”, Prisma: Majalah Pemikiran Politik, Sosial dan Ekonomi. Nomor 3, (Tahun XII, 1993), h.3.

 

Tujuan